Tahapan pemilihan kepala daerah telah resmi dibuka kembali, setelah Presiden memberikan payung hukum melalui Perpuu 2/2020 tentang perubahan ketiga atas UU 1/2015 tentang pilkada, yang kemudian ditindaklnjuti oleh KPU melalui PKPU 6/2020 tentang pilkada dalam kondisi bencana non alam (covid-19).
Tahapan yang sebelumnya tertunda kini dimulai kembali, praktis aktivitas politik lokal kembali bergulir terutama perburuan rekomendasi pencalonan dari partai politik.
Provinsi Papua Barat akan menggelar 9 pilkada pada 9 desember 2020 yang akan datang, pendaftaran calon dari parpol akan dibuka selama 3 hari yakni 4-6 september 2020.
Menjelang pendaftaran adalah masa krusial bagi kandidat kepala daerah untuk memastikan diri memperoleh tiket parpol.
Loby-loby politik diarahkan kepada jantung kekuasaan parpol yakni pimpinan pusat di Jakarta, mengingat konfigurasi politik yang masih begitu sentralistik menempatkan pimpinan pusat partai sebagai yang berwenang mengeluarkan surat pencalonan maka menjadi konsekuensi bagi para kandidat untuk beramai-ramai melobi pimpinan pusat partai di Jakarta.
Partai GOLKAR adalah partai dengan urutan perolehan kursi nomor 2 hasil pemilu 2019. Sebagai partai besar, partai GOLKAR punya target untuk memenangi pilkada serentak yakni 60% dari total 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada.
Untuk mencapai target itu, partai menetapkan standarisasi yang berlaku secara internal dan menjadi pedoman dalam menentukan kepada siapa rekomendasi pencalonan akan diberikan.
Standar ini terdiri dari seperangkat variabel, dan yang dianggap paling utama setidaknya dikalangan internal pengurus partai di daerah adalah “prioritas kader” atau “memprioritaskan kader” untuk didukung dalam pilkada.
Kader sendiri secara tata Bahasa berarti orang yang dibina dalam sebuah kepengurusan untuk mengisi kepemimpinan di masa yang akan datang (Nano Wijaya). Sedangkan menurut AD/ART Partai GOLKAR, kader adalah tenaga inti dan penggerak partai.
Membaca sikap politik partai GOLKAR dalam konteks dukungan calon di pilkada bupati/wakil bupati provinsi Papua Barat, sejauh ini dapat dikatakan tidak cukup konsisten bahkan menerapkan standar ganda.
Selain variabel kader, variabel petahana juga tidak kalah signifikan dalam menentukan sikap politik partai.
Kader sesuai AD/ART secara sempit dapat diterjemahkan sebagai pengurus inti, sebut saja Ketua, Sekretaris, dan Bendahara di level Pimpinan Kabupaten atau Provinsi.
Meskipun sumber rekrutmen pilkada atas nama demokratisasi juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh diluar partai untuk diusung oleh partai, namun setidaknya arah kebijakan memprioritaskan kader dapat diartikan sebagai variabel yang paling menentukan untuk memutuskan kandidat yang akan diusung.
Sikap politik ini relevan diterapkan pada pilkada kabupaten teluk wondama dan kabupaten manokwari selatan. Ketua DPD Golkar Teluk Wondama yang juga bupati petahana kembali diusung oleh Partai, sang kandidat punya dua variabel yang melekat yaitu kader dan juga petahana.
Pun demikian dengan Ketua DPD Partai Golkar Manokwari Selatan, wakil bupati yang kembali berpasangan dengan bupati sebagai pasangan petahana mulus dalam proses mengantongi rekom DPP, sang kandidat juga punya dua variabel yaitu kader dan petahana.
Standar “kader” nampaknya tidak relevan dalam pilkada di kabupaten teluk bintuni dan kabupaten raja ampat. Di dua kabupaten ini, golkar punya seat yang cukup sesuai UU untuk mengusung calon. Bintuni punya 25% kursi DPRD sedangkan raja ampat punya 20% kursi DPRD.
Ketua DPD pada dua kabupaten tersebut, sejauh ini dapat dikatakan potensial untuk didukung dan telah secara terbuka menyatakan siap maju.
Variabel kader yang melekat nampaknya belum cukup meyakinkan DPP untuk menerbitkan surat pencalonan, kader terhalang oleh petahana yang juga diketahui intens melobi DPP.
Sejauh ini, untuk bintuni rekom sementara DPP justru jatuh kepada non kader yang notabene petahana, pun demikian tidak menutup kemungkinan akan menimpa raja ampat yang mana petahana begitu aktif merayu petinggi DPP agar dapat diusung.
Maka menjadi wajar publik meragukan konsistensi DPP dalam sikap politiknya, memprioritaskan kader ternyata tidak dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan politik tanpa kecuali dan indikasi tersebut sudah begitu nampak.
Dari kasus ini sepertinya diksi “memprioritaskan kader” harus didefinisikan ulang atau setidaknya ditafsirkan lebih jauh menjadi “memprioritaskan kader petahana”, jika tidak didefinisikan ulang maka konsekuensinya adalah DPP menerapkan standar ganda dalam keputusan politiknya.
Impilkasi jangka panjang dari kebijakan politik semacam ini adalah sentimen negatif dari publik maupun dari internal kader itu sendiri.
Partai yang berjibaku dengan tuntutan publik diawal-awal reformasi, bersusah payah mempertahankan trust publik yang mengasosiasikan partai ini sebagai bagian orde baru yang harus diberantas, ternyata sukses menjadi pemenang di pemilu 2004.
Setelah 2004 partai secara konsisten terkoreksi perolehan kursinya, dan masih mujur pada 2019 menjadi juara kedua perolehan kursi meskipun perolehan suara berada dibawah Gerindera. Untuk jangka panjang agar bisa kembali rebound masalah internal seperti penentuan rekomendasi partai dalam pilkada harus segera dituntaskan.
Kader yang kecewa atas keputusan partai adalah kerugian elektoral yang akan dipetik dimasa mendatang, bukan tidak mungkin golkar akan tersingkir dari predikat partai besar jika kekecewaan kader terakumulasi dan ditumpahkan dalam pemilu.
Sebelum semua terjadi, nampaknya masih ada waktu sebelum pendaftaran calon pilkada 2020 bagi DPP melihat kembali secara lebih objektif kader-kader yang berkeringat dalam pemilu untuk diusung.
Memang petahana punya modal finansial yang besar, selain tentu modal popularitas, namun untuk jangka panjang petahana non kader punya partai sendiri, partai yang menaunginya yang akan diperjuangkan dalam pemilu, bukan partai golkar.
Haryono Maulana Kertozen May (Ketua Angkatan Muda Partai GOLKAR Provinsi Papua Barat)
