Wasior.M.ID –DPRD Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan bupati ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Lembaga legislatif Wondama menilai dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 sudah disusun dan disajikan dengan baik dan benar sesuai standar akutansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 71 tahun 2010.
Hal lainnya adalah realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang capaiannya di atas 95 persen, oleh DPRD dipandang sebagai bentuk keberhasilan dalam pelaksanaan APBD tahun 2019.
Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Herman Sawasemariai, Rabu (19/8/2020).
Meski setuju, DPRD tetap menyertakan sejumlah catatan. Antara lain mengingatkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah yang tinggi bukanlah hal utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan APBD.
Namun yang jauh lebih pokok adalah memastikan setiap uang dari APBD benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat Wondama.
Berkaitan dengan aset daerah, DPRD dalam pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi meminta bupati Bernadus Imburi mengambil langkah konkrit untuk bisa menuntaskan permasalahan aset yang selalu menjadi temuan terbesar setiap kali dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
“Termasuk aset-aset yang sampai saat ini masih dikuasai oleh saudara-saudara kita yang sudah purnabakti, “ demikian poin pendapat akhir gabungan fraksi yang dibacakan politikus PDIP Robert Gayus Baibaba.
Selanjutnya berkaitan dengan pandemi virus corona yang belum diketahui kapan akan berakhir, DPRD juga mengingatkan bupati agar memaksimalkan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan seterusnya lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat termasuk untuk mengatasi kesulitan masyarakat akibat wabah corona.
“Kami mendorong agar belanja daerah dikelola dengan baik untuk menjaga daya beli masyarakat dengan memastikan harga barang yang tetap stabil, stok bahan pangan yang terjaga serta inflasi yang rendah, “ lanjut Gayus.
Lembaga perwakilan rakyat itu juga meminta bupati agar memperbaiki kinerja PNS agar pelayanan birokrasi maupun pelayanan publik di Wondama semakin baik dan berkualitas.
(Rex)
