Wasior.M.ID – Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi menyatakan menolak hasil kelulusan CPNS formasi 2018 yang dikeluarkan BKN dan KemenPANRB. Hal yang sama, menurutnya juga dilakukan oleh sebagian besar kepala daerah di Provinsi Papua Barat.
Alasannya porsi kelulusan yang dikeluarkan BKN dan KemenPANRB dinilai masih terlalu jauh dari kuota 80:20 sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Alasan itupula yang menjadi dasar Teluk Wondama termasuk kabupaten/kota lain di Papua Barat menunda pengumuman kelulusan CPNS formasi 2018 yang sedianya dilakukan pada 30 Juli 2020.
Saat menemui massa peserta tes CPNS formasi 2018 yang datang ke kantor bupati, Kamis siang (30/7/2020), bupati menjelaskan bahwa sesuai rapat dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada Rabu, 29 Juli 2020 melalui video conference telah disepakati pembahasan terkait hasil kelulusan CPNS akan dilakukan pada Senin mendatang di Manokwari.
“Kami banyak bupati keberatan dengan hasil kelulusan dari MenPAN, termasuk saya sendiri tidak setuju. Hari Senin (dalam rapat) kami mohon agar gubernur bawa kami menghadap ke pejabat di atas (di Jakarta) di Menpan, BKN atau yang lebih di atas lagi karena hasil itu kita tidak setuju, “ jelas Imburi.
Kendati begitu, bupati menekankan bahwa apapun hasil yang diumumkan nanti tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Sebab formasi yang tersedia hanya sebanyak 300 sementara jumlah pelamar mencapai 1.700 orang. Itu artinya sebanyak 1.400-an orang dipastikan tidak lulus.
Imburi juga mengingatkan kuota 80 : 20 yakni 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non OAP akan sulit dipenuhi. Pasalnya sejumlah formasi yang dibuka tidak sepenuhnya dilamar oleh pelamar OAP.
Dia mencontohkan, untuk profesi dokter yang tersedia adalah 10 formasi. Namun yang melamar dari OAP hanya 2 orang sehingga porsinya berbalik jadi 20 persen OAP dan 80 persen non OAP.
“Suka atau tidak suka kita terima itu karena kita perlu dokter 10 (orang). Kita tidak bisa bilang tidak ada orang Wondama, tidak ada orang Papua yang jadi dokter 10 jadi kita cukup 2 dokter itu saja. Tapi puskesmas di Wondama ini memerlukan dokter dan dokter tidak selalu orang wondama, “ ujar Imburi
Demikian halnya pada formasi guru. Menurut Wakil Bupati Paulus Indubri yang juga ikut menemui massa, banyak formasi guru terutama untuk guru eksakta seperti Matematika, Kimia dan Fisika tidak dilamar oleh OAP.
“Jadi 80:20 itu sulit sekali karena formasi guru dan medis tidak bisa diisi dari formasi yang lain. Guru itu formasinya sampai 100 lebih tapi yang lamar sedikit dari OAP jadi kita mau dongkrak sampai 80 persen itu sulit sekali, “ kata orang nomor dua Wondama.
Yan Wetebossy mewakili massa peserta seleksi CPNS formasi 2018 menyatakan bisa menerima alasan penundaan pengumuman. Namun demikian, pihaknya berharap bupati tetap memperjuangkan agar kuota 80:20 dapat terpenuhi.
“Kami harapkan 80 (80 persen untuk OAP) tetap jangan berkurang sampai ke 60 atau sekian. Karena kalau seperti itu kami anak Wondama pasti banyak yang tidak lolos, “ ucap Wetebossy.
(Rex)
