Manokwari.M.ID – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) merasa lembaganya jadi korban honorer siluman yang diangkat jadi CPNS dan P3K provinsi Papua Barat. Ia menyebutkan, terdapat 26 nama yang bahkan tidak pernah bekerja di sekretariat MRPB.
Diungkapkan, Maksi Ahoren, dirinya merasa kaget dengan hadirnya 26 nama di skretariat MRPB tanpa pernah bekerja.
“Kalau berbicara honorer siluman, kami di MRP kurang lebih ada 26 orang yang tidak pernah aktif dan bekerja dikantor namanya ada, sementara 14 orang staf kami yang bekerja malah namanya tidak ada,” ujar Maxsi kepada wartawan, Kamis (13/8/2020) dikantornya.
Menurutnya, kewenangan untuk mengisi nama tersebut ada di pemerintah provinsi sehingga Gubernur dan ketua tim honorer perlu melakukan klarifikasi terkait dengan nama-nama yang telah lulus.
Jika dilakukan Verifikasi sudah sangat jelas, dokumen slip gaji dan daftar hadir menjadi acuan bagi honorer yang benar-benar bekerja.
“Saya menerima informasi nama-nama tersebut adalah titipan, kalau memang seperti itu harus diinformasikan juga siapa yang menitipkan mereka, agar transparan,” lanjut Maxsi.
Menindaklanjuti permasalahan ini, MRPB sendiri telah melayangkan surat kepada Gubernur Papua Barat melalui badan kepegawaian daerah (BKD) terkait dengan 26 nama selundupan yang ditempatkan di kantor MRP.
Ahoren juga sepakat dengan pernyataan Ombusman Papua Barat, yang meminta agar BKD membuka nama-nama honorer yang tembus dalam seleksi CPNS dan P3K di Papua Barat.
(TRY)
