Mahasiswa di Manokwari Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Mahasiswa di Manokwari menggelar aksi demontrasi tolak Own

Manokwari.M.ID – Mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Manokwari, Papua Barat menggelar aksi demo menolak Rancangan Undang- Undang (RUU) cipta karya yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pantauan media ini, aksi digelar di Jalan Haji Bauw Wosi Manokwari aksi yang tertulis di dalam spanduk penolakan terhadap Omnibus Law, Kamis (8/10/2020).

Dikatakan salah satu Mahasiswa Manokwari, Galang Pahala aksi ini didasari oleh sikap tegas mahasiswa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ditetapkan DPR RI sidang kabinet 5 Oktober 2020 lalu.

“Dengan persetujuan rancangan UU Omnibus Law ditetapkan DPR
pelecehan terhadap kepentingan rakyat. Poin penting salah satu, melihat hak- hak dasar perempuan dan juga membatasi tenaga kerja memiliki hak khusus dapat UMP, pasangon kemudian dihapuskan total,” kata Galang.

Aksi ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi Mahasiswa diberbagai lokasi lainnya, diantaranya Kantor DPRD Manokwari, dan Lampu Merah Makalew Manokwari.

“Yakin ketika UU ini disahkan, ini merupakan bagian penyelamatan kepentingan elit, penguasa dan juga ivestasi global. Kami tidak ingin negara dihancurkan oleh kepentingan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok tertentu,” tegasnya.

Aksi ini, Lanjut Galang merupakan bentuk mosi tidak terpercaya terhadap DPR dan Presiden RI yang dengan sepihak mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law.

“Kami nilai bahwa, periode ini kurang Mementingkan kepentingan dari pada rakyat dari sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Manokwari Rifky Alif Madubun, dengan UU yang ditetapkan DPR meresahkan Rakyat.

“RUU cipta kerja ini justru sangat merugikan masyarakat di Papua Barat khusus di Manokwari. Kami tegas menolak RUU dan UU Omnibus Law ditetapkan oleh DPR RI, “ungkapnya.

Sementara itu, aksi ini dibubarkan oleh Anggota Kepolisian Resort Manokwari, karena tidak adanya izin yang disampaikan oleh pihak keamanan, serta dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan, mengatakan kalau menyampaikan penolakan dan aspirasi itu hak silakan tetapi caranya perlu diatur.

“Ada aturan-aturanya, pertama selama pendemi Covid ini saling menjaga. Bahkan mereka sendiri ingatkan mengaja jangan sampai terkena covid 19, termasuk aparat juga,” tuturnya. ()

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here