Manokwari.M.ID – Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat disegel (palang) oleh guru PNS dan honorer Kabupaten Maybrat, Senin (8/2).
Pemalangan ini dilakukan diduga karena para guru geram gaji dan honornya tak kunjung dibayar oleh pihak Pemkab Maybrat. Selain aksi segel kantor, guru sekolah di Maybrat juga kompak melakukan aksi mogok mengajar sampai tuntutannya dipenuhi.
Ada 4 tuntutan yang disampaikan perwakilan guru saat melakukan segel (palang) kantor dinas yaitu hak-hak guru PNS dan honorer segera dibayarkan, raker dinas (pendidikan) segera dilaksanakan, tuntutan dipenuhi dalam waktu paling lambat seminggu, dan mogok mengajar serta sekolah jangan buka.
Menaggapi hal ini, Pemuda Papua Barat Haryono May dalam keterangan tertulisnya mengaku prihatin terhadap nasib guru dan honorer di kabupaten maybrat yang menurutnya tak terurus oleh bupati karena bupati dibutakan oleh hasrat berkuasa dan abai terhadap tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
Menurut Haryono yang adalah ketua Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Papua Barat, bupati diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi dan desentralisasi, kewenangan ini disertai kewajiban atau tanggungjawab untuk mengurusi seluruh urusan dalam kabupaten yang menjadi kewenangan tersebut.
Pendidikan menurutnya adalah urusan paling substantif dan krusial olehnya itu ditempatkan paling atas dalam UU PEMDA sebagai urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Begitu pentingnya pendidikan, UU Otsus pun memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di tanah papua dengan kucuran dana sebesar 2% dari total DAU Nasional setiap tahun untuk pendidikan di Papua dan Papua Barat.
Pemuda lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Papua ini mengaku heran dan tak habis pikir dengan kelakuan Bupati Maybrat Bernard Sagrim, alih-alih mengurusi masalah pendidikan di Maybrat, bupati justru sibuk memenuhi syhawat berkuasa pada level lebih tinggi yaitu Gubernur Papua Barat, sibuk menjalankan peran ganda di partai sebagai ketua DPD Golkar maybrat dan Wasekjen DPP Golkar, ditambah lagi jabatan sebagai ketua ormas Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) yang dikukuhkan dihari yang bersamaan dengan penyegelan kantor Dinas Pendidikan Maybrat.
“Saya tentu prihatin dengan guru-guru di Maybrat. Pahlawan tanpa tanda jasa, diperlakukan seperti itu, sampai harus palang kantor dinas hanya untuk menuntut haknya. Pendidikan itu kewajiban paling dasar untuk diurus oleh kepala daerah, sesuai prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Ini justru terabaikan dan tidak terurus. Bupati sibuk mengejar posisi gubernur, dibutakan oleh syahwat kekuasaan sampai lupa tugas utamanya. Ini bukan lagi peran ganda dijalani bupati, tapi sudah peran berlapis-lapis banyaknya, ketua golkar Maybrat, wasekjen DPP, skrg lagi ketua BAPERA, ironinya dihari pengukuhan ketua bapera papua barat bersamaan dengan hari pemalangan kantor dinas, ironis sekali,”tutur Haryono.
Haryono mengungkapkan bahwa sebagai generasi muda mewakili kaum milenial, dirinya mengajak pemuda untuk kritis menilai pemimpin kedepan.
Pemuda harus jeli melihat pemimpin yang benar-benar mampu mewakafkan dirinya untuk urus masyarakat tanah papua, pemimpin yang hadir untuk bekerja bukan yang haus kekuasaan.
“Jadi generasi milenial saat ini harus jeli melihat figur pemimpin, yang benar-benar mampu mewakafkan diri urus masyarakat urus daerah itu yang didukung, bukan yang cuma haus kekuasaan dan membangun oligarki bersama pemodal, kasian daerah ini. Saya juga berharap hal ini menjadi perhatian serius partai dalam merekom calon nantinya, dan akan terus kami suarakan apapun itu demi kebaikan tanah papua,”pungkasnya.
(DAI)
