Kajari Manokwari Laksanakan Perdana Perja 15 tahun 2020 Restorasi Justic

Manokwari.M.ID – Eko Putro Muhammad Yatim merasa senang dan Langsung menyalami Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari. Pasalnya Eko dinyatakan bebas setelah Kejaksaan Negeri Manokwari melakukan Restorasi Justice (RJ) atau keadilan restoratif terhadap kasusnya, Jumat (11/9/2020).

Kebebasan Eko yang menjadi tahanan sejak 4 Juni lalu, diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Damly Rowelcis S.H, Kepala seksi pidum Kajari Manokwari, Roberto Sohilai S.H, dan Jaksa Penuntut Umum Binang Maristal C. Yomaki.

Keadilan restoratif ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga tersangka atau korban serta pihak terkait seperti pihak penyidik tempat pembuatan pelaporan.

Diterapkannya kebijakan Restorasi Justice oleh pihak Kejaksaan Negeri Manokwari ini merupakan hal yang pertama dilakukan jajaran Kejaksaan se-Papua Barat. Dari kebijakan tersebut, Eko yang disangka melanggar pasal 367 KUHP pencurian dalam keluarga yang membuat perkaranya tidak dilanjutkan ke persidangan.

Sebelum adanya restoratif justice, walaupun berdamai proses hukum tetap berjalan. Namun setelah adanya PERJA (Peraturan Jaksa Agung) No 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice akhirnya kasus tersebut bisa dihentikan dengan pertimbangan yang ada sesuai aturan tersebut.

Kajari Manokwari, Damly Rowelcis, S.H mengatakan, pemberhentian penuntutan tersangka kini telah diberlakukan, setelah melalui proses RJ dan sudah mendapat persetujuan dari Kajati Papua Barat. Semua pihak dalam hal ini untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

“Ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun jangan sampai dengan adanya RJ ini, masyarakat menjadikannya alasan untuk melakukan aksi kejahatan,” ujarnya.

Keadilan restoratif ini, lanjut Kajari, berlaku bagi tersangka yang baru pertama kali melakukan kejahatan, bukan residivis. Selain itu, kerugian dibawah Rp 2,5 juta dan telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana Serta ada perdamaian antara kedua belah pihak.

Namun, tidak semua tindak pidana yang bisa dilakukan RJ seperti kasus narkoba dan Korupsi tak masuk dalam kriteria tersebut.

“Jika tidak ada perdamaiannya, atau korban tidak terima kasus akan tetap dilanjutkan, karena syarat utamanya adalah korban mau memaafkan dan berdamai dengan tersangka. Selain itu, apabila tersangka melakukan tindak pidana lagi, tersangka akan dituntut lebih berat,” pungkasnya. (TRY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here