Manokwari.M.ID – Ratusan massa pencaker Kabupaten Manokwari menggelar aksi penolakan hasil CPNS di depan Swsissbell hotel Manokwari, yang menjadi lokasi rapat koordinasi Gubernur dan Walikota se Papua Barat, Senin (3/8/2020).
Gubernur Papua Barat dan sejumlah Bupati dan Walikota di Papua Barat melaksanakan rapat lanjutan pembahasan terkait penerimaan Secaba TNI-AD dan terkait Formasi CPNS tahun 2018.
Massa yang mengetahui hal ini kemudian menggelar aksi didepan Swissbell hotel Manokwari.
Massa menyampaikan ketidakpuasannya terhadap hasil CPNS Kabupaten Manokwari yang justru berbanding terbalik dari permintaan daerah, dimana formasi justru diisi oleh 80 persen Nusantara dan 20 persen orang asli Papua.
Dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan hasil CPNS dan juga kegagalan otsus, masa juga menampilkan teatrikal tahapan penerimaan CPNS Kabupaten Manokwari dari pendaftaran hingga pengumuman dan juga prediksi penyimpangan yang terjadi.
Seperti diketahui, hanya sebanyak 98 orang asli Papua yang lolos CPNS di Kabupaten Manokwari dari formasi sebanyak 380. Hingga saat ini belum ada penjelasan baik dari Plh. Bupati maupun badan kepegawaian daerah (BKD) terkait hasil tersebut.
Kurang lebih melakukan orasi selama 2 jam, akhirnya Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Plh. Bupati Manokwari Edi Budoyo, dan Pangdam XVIII Kasuari Maijen TNI Ali Hamdan Bogra menemui peserta aksi.
Peserta aksi semakin riuh saat Edi Budoyo memberikan penjelasan terkait penerimaan CPNS Kabupaten Manokwari. Dimana dirinya mengatakan, sejak awal proses ia tidak terlibat sama sekali dengan seluruh tahapan yang dilakukan pada tahun 2018 tersebut
Sementara itu, Gubernur Papua barat menyampaikan, bahwa hasil telah diumumkan sehingga jika ada pembatalan maka menjadi keputusan MenPAN-RB dan bukan menjadi keputusan daerah lagi.
“Memang saya pengambil keputusan daerah, namun saya juga akan memperjuangkan aspirasi ini ke pusat. Aspirasi ini akan kita bahas dalam rapat dan hasilnya akan kita sampaikan ke pusat,” ujar gubernur.
Gubernur juga mengatakan komitmen bersama telah disepakati dimana formasi untuk tahun 2019,2020, dan 2021 akan di laksanakan pada 2021.
Pencaker akhirnya membubarkan diri, namun berkomitmen jika aspirasi tidak dijawab dalam 24 jam maka mereka akan kembali melakukan aksi serupa untuk menyerukan penolakan hasil CPNS Kabupaten Manokwari.
(TRY)
