Mansel – Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran menyebut dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merasa seperti dikebiri Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) terkait tambahan 116 kuota CPNS Formasi 2018.
Ditekankan Waran, dirinya sebagai PPK tidak mengetahui adanya tambahan kuota 116 tersebut yang notabene diisi oleh non OAP.
“Saya sebagai PPK tidak diberitahu Panselnas (terkait nama-nama tambahan kuota CPNS, red). Mereka sepihak meloloskan nama-nama yang notabene bukan OAP. Ini yang dimunculkan di kuota 116 itu. Saya dengan tegas waktu itu menolak. Karena itu harus diisi oleh OAP,” tuturnya, Senin (25/10/2021).
Dijelaskan Waran, imbas dari tidak disetujuinya nama-nama yang masuk dalam kuota CPNS tersebut, menjadi alasan hingga kini belum diakomodirnya kuota CPNS Mansel Formasi 2019 dan 2020.
“Karena kita tidak umumkan (kuota 116, red) itu mempengaruhi formasi 2019 dan 2020 yang sebenarnya tahun ini dilakukan. Pertanyaannya, apa hubungannya? Saya menolak karena saya selaku PPK dan kewenangan ada di saya. Saya yang tahu kondisi daerah. 116 itu harusnya mereka kasih kesini dan nanti daerah yang mengatur itu, khusus untuk OAP. Alasan mereka (Panselnas, red) kita tidak penuhi kuota 80-20. Justru Mansel itu memenuhi presentase itu,” ujarnya.
“Kalau kewenangan diberikan kepada saya, saya bisa umumkan. Kalau nama-nama sudah ditentukan dari sana dan minta saya umumkan, kewenangan saya di mana? Kewenangan saya dikebiri oleh Panselnas. Panselnas itu apa? Inikan pegawai daerah yang dibiayai oleh APBD. Kebanyakan nama-nama itu KTP di luar Mansel. Saya intinya tolak nama-nama yang masuk dalam kuota 116 itu. Tapi kalau tidak diumumkan, tidak akan ada formasi untuk seluruh wilayah Papua Barat. Itu yang saya tanya ke mereka, apa hubungannya? Apa hubungannya sampai bisa mengorbankan formasi selanjutnya? Ada apa dibalik itu? Itu yang kita pertanyakan,” sambungnya.
Waran kemudian meminta pencaker di Mansel untuk tetap bersabar, dan tidak termakan berita hoaks terkait tambahan kuota tersebut.
“Silahkan bicara, tapi jangan berbuat yang berlebihan. Karena nanti resikonya dia sendiri tanggungjawab. Yang jelas 116 itu sudah ditolak,” tegasnya.
(YM 4)
